Selasa, 22 Maret 2016

SISTEMATIKA HUKUM INDONESIA

BAB I Pengertian Hukum & Hukum Ekonomi
Pengertian Hukum
    Agar di masyarakat terdapat ketertiban dalam korelasi maka berkembang mulai dari aturan yang lazim disebut norma, dalam kehidupan masyarakat setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum selalu berhadapan dengan berbagai aturan maupun norma, baik yang bersifatforma maupun nonformal. Norma sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat agar hubungan antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib dan berjalan baik. Oleh karena itu , norma adalah suatu criteria bagi orang lain untuk menerima atau menolak perilakuseseorang. Dimana setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban di dalamlingkungan masyarakat sehingga memungkinkan seseorang bisa menentukkan terlebih dahulu bagaimana tindakan seseorang itu untuk dinilai orang lain
Hukum adalah Suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa. pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum.


Pengertian Hukum menurut para ahli

R. Soeroso SH
Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Tujuan Hukum

Hukum mempunyai tujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu, tujuan hukum untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, tidak mengadili dan menjauhi hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Namun tiap perkara, harus diselesaiakan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.


Sumber hukum

Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber-sumber Hukum ada 2 jenis yaitu:
1. Sumber-sumber hukum materiil, yakni sumber-sumber hukum yang ditinjau dari berbagai perspektif.
2. Sumber-sumber hukum formiil, yakni UU, kebiasaan, jurisprudentie, traktat dan doktrin


Manfaat Hukum dari Berbagai Aspek

Instrumen hukum yang berkaitan dengan sumber daya alam dalam sistem hukum hukum Indonesia seperti : (1) UU No, 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; (2) UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan; (3) UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; (4) UU No, 9 Tahun 1985 tentang Perikanan; dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; pada dasarnya memiliki karateristik dan kelemahan-kelemahan substansial seperti berikut:

1. Berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam (resources use-oriented) sehingga mengabaikan kepentingan konservasi dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, karena hukum semata-mata digunakan sebagai perangkat hukum (legal instrument) untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi (economic growth) dan peningkatan pendapatan dan devisa negara.
2. Berorientasi dan berpihak pada pemodal-pemodal besar (capital oriented), sehingga mengabaikan akses dan kepentingan serta mematikan potensi-potensi perekonomian masyarakat adat/lokal.
3. Menganut ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berpusat pada negara/pemerintah (state-based resource management), sehingga orientasi pengelolaan sumber daya alam bercorak sentralistik.
4. Manajemen pengelolaan sumber daya alam menggunakan pendekatan sektoral, sehingga sumber daya alam tidak dilihat sebagai sistem ekologi yang terintegerasi (ecosystem).
5.Corak sektoral dalam kewenangan dan kelembagaan menyebabkan tidak adanya koo



Pengertian ekonomi & Hukum Ekonomi


BAB II Subjek & Objek Hukum
Subjek Hukum
Objek Hukum

Rabu, 13 Januari 2016

Tugas 7 Koperasi di Indonesia dan Contoh Koperasi Sukses



Sejarah koperasi di Indonesia tidak terlepas dari kehadiran bank simpan pinjam para Priyayi pada tahun 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah dengan nama De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandscahe Hoofden, yang dipelopori oleh Raden Ngabei Aria Wiriatmadja, Patih Purwokerto dan kawan-kawan. Perkembangan koperasi di Indonesia menggunakan azas kekeluargaan, menolong satu sama lain dan saling bergandengan tangan. Bertujuan untuk meningkatkan gerakan ekonomi rakyat dan koperasi berfungsi untuk membangun kemampuan dan potensi anggota koperasi. Wadah koperasi untuk menghasilkan atau memasarkan barang dan jasa.

Koperasi Simpan Pinjam Sukma Mulya

            Koperasi Sukma Mulya kota Semarang yang didirikan pada tahun 2000. Koperasi ini dirintis dengan modal awal yaitu sebesar 10 juta rupiah dengan jumlah anggota sebanyak  40 orang. Dengan modal awal 10 juta rupiah sekarang  koperasi Sukma Mulya sudah mempunyai aset berkisar ratusan juta rupiah. Koperasi Sukma Mulya ini awalnya bergerak pada bidang simpan pinjam. Pada tahun 2007 memperluas bidang usaha koperasi yaitu mulai menjadi suplaiyer ATK dan kebutuhan kantor pengadaan barang yang nilainya di bawah 100 juta.

            Hasil dari memperluas bidang usaha koperasi cukup signifikan dalam perolehan keuntungan bagi koperasi. Aset koperasi Sukma Mulya mencapai 140 juta rupiah pada triwulan I tahun 2013 karena adanya pengembangan bidang usaha. Koperasi ini tidak cepat puas dan terus menggali bidang usaha yang akan dimasukkan seperti sedang menyiapkan persyaratan menjadi kontraktor untuk lebih memperluas bidang usaha dalam mencapai kesejahteraan dan kesuksesan. Koperasi Sukma Mulya memiliki visi dan misi yaitu

Visi

Menjadi koperasi yang amaliah, modern, sehat organisasi, sehat usaha dan sehat mental serta unggul di tingkat regional dan nasional.

Misi

      Taat dan patuh terhadap Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang Perkoperasian serta Peraturan Pelaksanaannya dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan amanah keputusan Rapat Anggota.  Memotivasi anggota secara mandiri untuk meningkatkan harkat derajat sendiri, sekaligus mengangkat citra perkoperasian. Meningkatkan kopetensi sumber daya koperasi. Melaksanakan tata kelola operasional dengan baik, efektif dan efisien. Mengimplementasikan inovasi, ilmu pengetahuan, teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

     Kutipan:

      Moh. Hatta (1987:58) “Koperasi ini memiliki rencana usaha dimana mencakup mengenai visi, misi, tujuan budaya bisnis, strategi pengembangan, target-target jangka pendek dan menengah serta rencana keuangan yang baik. Pembinaan kelembagaan dilakukan oleh koperasi Sukma Mulya agar para anggota menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kinerjanya melalui profesionalisasi. Koperasi ini memiliki usaha didalamnya dan memantapkan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat dalam tatanan perekonomian yang demokratis dan berkeadilan. Dengan demikian koperasi Sukma Mulya dapat membantu ekonomi perkoperasian di Indonesia dan perekonomian rakyat”.


Daftar pustaka:

Hatta, Moh. 1987.  Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun. Jakarta : Inti Idayu Press.

Minggu, 10 Januari 2016

Tugas 6 Sisa Hasil Usaha dan Modal Koperasi



Setiap kegiatan usaha mengharapkan akan bekembang dan maju, selalu memerlukan dana untuk membiayai keperluan-keperluan operasional dan investasi. Dana diperoleh dari pemasukkan pemilik usaha dan sumber-sumber lain seperti Bank-bank atau pijaman dari pihak ketiga koperasi mendasarkan kepemilikkan usaha tidak dari segi kepemilikan saham tetapi, dari keikutsertakan sebagai anggota koperasi.  Jika dalam perusahaan non koperasi, pembagian keuntungan dihitung dari jumlah saham yang dimiliki, sedang dalam usaha koperasi pembagian “keuntungan” yang disebut nilai sisa hasil usaha atas dasar besarnya jasa anggota yang diberikan pada koperasi tersebut. Modal utama koperasi terdiri atas simpanan-simpanan para anggotanya yaitu simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.

Sisa hasil usaha (SHU) koperasi diatur dalam pasal 45 Undang Undag No 25 Tahun 1992, ayat 1 “Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan”. Menurut ayat 1 tersebut, ada tiga komponen utama yaitu SHU, Pendapatan dan biaya koperasi. Dari tiga komponen ini, SHU hanya sebagai konsokuensi dari pendapatan dan biaya koperasi. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

Sisa Hasil Usaha = Pendapatan – (Biaya +Penyusutan  Kewajiban lain + Pajak)  karena komponen-komponen yang berada dalam kurung seluruhnya dikategorikan biaya, disederhanakan menjadi:

                                                SHU = TR – TC

Dimana SHU adalah sisa hasil usaha, TR (Total Revenue) adalah pendapatan total koperasi dalam satu tahun dan TC (Total Cost) adalah biaya total koperasi daam satu tahun yang sama.

Koperasi mempunyai prinsip “Member Oriented Activity”   sehingga pembentukan modal sendiri (equity) tergantung pada besarnya simpanan-simpanan para anggotanya dan jumlah anggota koperasi tersebut. Dalam perkembangannya bila usaha koperasi tersebut berhasil, maka modal terpupuk dari cadangan-cadangan SHU tiap tahunya. Menurut UU No 25 Tahun 1992 modal koperasi terdiri atas:

1.       Modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko/ disebut equity yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib & dana cadangan
2.       Modal pinjaman adalah modal yang berasal dari para anggota sendiri atau dari koperasi lain/dari lembaga-lembaga keuangan/Bank
3.       Modal penyertaan yaitu modal yang bersumber dari pemerintah/dari masyarakat dalam bentuk investasi

Kebutuhan dana dari pinjaman Bank/Kreditor Bank bisa ditempuh bila telah ada kepercayaan dari pihak bank terhadap si peminjam. Kredit yang berasal dari Bank, himpunan anggota, dan masyarakat harus dikelola secara baik dan terpercaya, maka pemberian kredit kepada pihak yang memerlukan harus pula memenuhi beberapa kriteria digunakan dunia perbankan yaitu 4P (Personality, Purpose, Prospect, dan Payment).


Referensi:
 Sartika, Titik. 2013. Ekonomi Koperasi. Bogor. Ghalia Indonesia


Tugas 5 Jenis dan Bentuk-bentuk Koperasi



                    Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi untuk kepentingan para anggotanya bukan semata-mata untuk kepentingan sepihak. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa kesamaan derajat dan kesadaran para anggotanya. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur secara musyawarah rapat anggota koperasi. Ada beberapa jenis koperasi menurut (PP 60 Tahun 1959) yaitu:

  •   Koperasi Desa
  •  Koperasi Pertanian
  • Koperasi Perternakan
  • Koperasi Perikanan
  • Koperasi Kerajinan
  • Koperasi Simpan pinjam
  • Koperasi Konsumsi
Dan jenis koperasi meurut Teori Klasik
  •  Koperasi Pemakaian
  • Koperasi Produksi
  • Koperasi Simpan Pinjam

            Dasar penjenisan koperasi adalah kebutuhan dari dan utuk maksud efisiensi karena kesamaan aktivitas atau keperluan ekonominya. Koperasi mendasar pada perkembangan potensi ekonomi. Bermacam-macam jenis koperasi baik tingkat primer, sekunder dan tersier. Dalam tingkat primer bertugas meningkatkan kepentingan usaha ekonomi para anggota perorangan dan membentuk organisasi koperasi ditingkat regional. Koperasi sekunder bertugas memberikan pelayanan kepada para anggotanya. Sedangkan koperasi tersier yang melayani para anggotanya ditingkat sekunder.
Dalam PP No 60 tahu 1959 (Pasal 13 Bab 10) dikatakn bahwa bentuk koperdasi ialah tingkat-tingkat koperasi yang didasarkan pada cara-cara pemusatan, penggabugan dan perindukannya.
Bentuk Koperasi (PP No. 60/1959) dibagi 4, yaitu:
  • Koperasi Primer
  • Koperasi Pusat 
  •  Koperasi Gabungan
  •  Koperasi Induk
e               Bentuk-bentuk koperasi tersebut sesuai wilayah administrasi pemerintah. Koperdasi Primer adalah koperasi minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan. Biasanya terdapat ditiap koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer ditiap daerah tingkat II (Kabupaten) ditumbuhkan pusat koperasi. Koperasi gabungan adalah koperasi yang anggotanya minimal tiga koperasi pusat di tiap daerah tingkat I (propinsi) ditumbuhkan Gabungan Koperasi. Dan terakhir Koperdasi Induk adalah koperasi yag minimum anggotanya adalah 3 gabugan koperasi, di Ibu Kota ditumbuhkan Induk Koperasi. 

 Referensi:
 Sartika, Titik. 2013. Ekonomi Koperasi. Bogor. Ghalia Indonesia


Tugas 4 Organisasi dan Manajemen Koperasi



Organisasi merupakan suatu mekanisme dari struktur yang mampu menggerakan kerja sama secara efektif. Oleh karena itu, organisasi merupakan perangkat atau sarana utama untuk mengelola suatu usaha dalam hal ini adalah usaha koperasi. Perangkat organisasi koperasi yang terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas. Rapat anggota merupakan instansi tertinggi yang menentukan kebijakan koperasi, antara lain arah perkembangan koperasi serta menetapkan cara pembagian sisa hasil usaha. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus bertugas mengelola koperasi dan kegiatan usahanya. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan bertanggung jawab kepada rapat anggota.

Organisasi koperasi memiliki karateristik yaitu substansinya adalah suatu sistem sosio ekonomis . Hubungannya dengan lingkungan adalah suatu sistem yang terbuka, pemanfaatan sumber dayanya adalah suatu sistem ekonomi. Sehingga koperasi membangun tatanan perekonomian masyarakat/para anggota. Anggota koperasi berhak memberikan kontribusinya dalam bentuk keuangan terhadap pembentukan dan pertumbuhan usaha koperasinya. Usaha-usaha peningkatan secara efisien melalui penyediaan barang dan jasa oleh perusahaan koperasi. 

Pada hakikatnya manajemen dapat disimpulkan sebagai suatu rangkaian tindakan sistematik untuk mengendalikan dan memanfaatkan segala faktur sumber daya untuk mecapai suatu tujuan tertetu. Manajemen menurut George R.Terry(1964) adalah sebagai berikut:

a.       Perencanaan (Planning)
b.      Pengorganisasian (Organizing)
c.       Pelaksanaan (Actuating)
d.      Pengawasan (Controlling)

Keempat fungsi manajemen tersebut dirinci dan dijabarkan dalam perangkat organisasi koperasi. Perencanaan berfungsi mengidentifikasi bahwa dalam pengelolaan perlu adanya perencanaan yang cermat untuk dapat mencapai target yang ditentukan. Pengorganisasian berfungsi memfokuskan pada cara agar target-target yang direncanakan dapat terlaksana. Pelaksanaan akan berfungsi secara aktif jika dikeluarkan instruksi-instruksi atau ketetapan mengenal pelaksanaan dari tugas-tugas dalam organisasi terebut. Pengawasan berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.


 Referensi:
 Sartika, Titik. 2013. Ekonomi Koperasi. Bogor. Ghalia Indonesia